Memuat waktu...

Ekonomi Bali Tumbuh 5,82% di 2025, Koster Klaim Capaian Tertinggi dalam 7 Tahun

Balihariini • Thursday, 26 March 2026 | 13:58 WITA • News • 👁 54 dibaca
Ekonomi Bali Tumbuh 5,82% di 2025, Koster Klaim Capaian Tertinggi dalam 7 Tahun
Ekonomi Bali Tumbuh 5,82% di 2025, Koster Klaim Capaian Tertinggi dalam 7 Tahun

BALIHARIINI.COM—Pemerintah Provinsi Bali mencatat kinerja ekonomi dan pembangunan makro yang solid sepanjang 2025. Sejumlah indikator utama menunjukkan tren peningkatan, bahkan melampaui rata-rata nasional.

Gubernur Bali, Wayan Koster, memaparkan capaian tersebut dalam pidato satu tahun kepemimpinannya di hadapan DPRD Provinsi Bali, Rabu, 25 Maret 2026. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,82 persen.

“Pertumbuhan ekonomi Bali secara kumulatif sebesar 5,82%, meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 5,48%, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,11%, serta merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 7 tahun terakhir,” ujar Koster.

Selain pertumbuhan ekonomi, Pemprov Bali juga berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 3,42 persen. Angka ini menjadi yang terendah secara nasional.

“Merupakan tingkat kemiskinan terendah secara nasional dan lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 8,25%,” tegasnya.

Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran turun signifikan menjadi 1,45 persen, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 4,85 persen.

“Merupakan tingkat pengangguran terendah secara nasional,” lanjutnya.

Sementara itu, ketimpangan ekonomi juga menunjukkan perbaikan. Indeks Gini Rasio Bali tercatat sebesar 0,333.

“Artinya pendapatan masyarakat semakin merata dan semakin baik, serta lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 0,363,” jelas Koster.

Kinerja positif juga tercermin dari peningkatan pendapatan per kapita yang mencapai Rp72,66 juta. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 79,37 dengan usia harapan hidup mencapai 75,46 tahun.

Di sektor kesehatan, Bali mencatat prevalensi stunting sebesar 7,2 persen, menjadi yang terendah secara nasional.

“Merupakan yang terendah secara nasional dan satu-satunya provinsi yang mencapai angka di bawah 10%,” ungkapnya.

Koster menegaskan bahwa capaian tersebut menunjukkan hasil pembangunan yang melampaui target yang telah direncanakan.

“Pencapaian indikator makro hasil pembangunan Bali tahun 2025 menunjukkan kinerja sangat baik, melampaui target yang direncanakan,” tegasnya.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025, Pemprov Bali juga merinci sejumlah capaian sektor prioritas. Di bidang regulasi, pemerintah telah menerbitkan 10 peraturan daerah strategis dan 6 peraturan gubernur untuk memperkuat perlindungan budaya, lingkungan, serta ekonomi lokal.

Pada sektor pariwisata, penerimaan dari pungutan wisatawan asing mencapai Rp369 miliar, dengan jumlah wisatawan yang membayar sebanyak 2,46 juta orang. Pemerintah juga memperketat penertiban wisatawan sekaligus menjaga kualitas pariwisata berbasis budaya.

Di sektor ekonomi riil, transformasi ekonomi terus didorong melalui penguatan pertanian organik, UMKM, industri lokal, hingga pengembangan ekonomi kreatif dan digital.

Pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus, termasuk proyek strategis seperti shortcut Singaraja–Mengwitani, rencana underpass Jimbaran, serta pengembangan transportasi publik dan kendaraan listrik.

Dalam pengelolaan lingkungan, Pemprov Bali menargetkan penutupan total TPA Suwung pada 2026 dan menyiapkan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Sementara itu, di sektor energi, Bali mempercepat pemanfaatan energi bersih melalui pembangunan pembangkit listrik dan penggunaan PLTS atap.

Penguatan Bali sebagai pulau digital juga terus dilakukan, salah satunya melalui pengembangan Turyapada Tower sebagai pusat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Bali Utara.

Koster menegaskan seluruh capaian tersebut merupakan bagian dari implementasi visi pembangunan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.

Menurutnya, tahun pertama kepemimpinan menjadi fondasi penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

Pemprov Bali pun berkomitmen mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat.(BHI01)